ilhams.com

Mati Kelaparan = Kegagalan Negara

Tercengang, sedih, lalu geram. Demikian reaksi saya membaca berita kematian seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan di Makassar akhir Februari. Daeng Basse, ibu hamil itu meninggal setelah didera kelaparan berlarut-larut. Juga menderita diare berjam-jam sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bahir, anaknya yang masih balita, akhirnya ikut pula menemani menghadap sang Khalik. Betapa sempurna penderitaanya!

Entah apa yang ia santap sehingga mencret puluhan kali. Saya bahkan tak sanggup membayangkan apa yang mampu ia jejalkan ke dalam perutnya, lalu terbuang kembali. Ibu ini tak punya apa-apa untuk dimakan. Dalam lapar dan keperihan perutnya, ia hanya terbaring hingga nafas terakhir.

Sayangnya pemerintah kota, politisi, dan para ahli di Makassar kini saling berdalih dan beladiri. Padahal tak ada yang sanggup mengembalikan hayat sang ibu, balita, dan calon bayinya itu. Juga tak lagi penting penyebab kematiannya. Entah kelaparan dan gizi buruk (marasmus), ataukah diare akut dan tak berobat. Yang jelas mereka telah terdorong ke dalam jurang kematian penuh nelangsa. Inilah bukti ketidakmampuan negara mengurus warganya.

Penuh Ironi

Peristiwa kematian seorang ibu yang sedang hamil tua bersama balitanya benar-benar penuh ironi. Ironi pertama terasa manakala kita ingat betapa negeri ini sangat kaya sumberdaya. Bumi, tanah, dan air merupakan milik negara yang penggunaan dan keuntungannya harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan warga. Namun yang kita saksikan justru berbeda. Berlomba-lomba sumberdaya negeri ini diserahkan kepada perusahaan-perusahaan besar milik pribadi. Dari mineral-migas di perut bumi, hutan-tanah di atasnya, bahkan air, laut, dan angkasa yang menyelimutinya. Akibatnya, rakyat tak banyak beroleh manfaat.

Ironi berikutnya, simiskin yang terabaikan. Ironi ini terjadi di tengah maraknya janji-janji manis para politis tentang kesejahteraan, terutama menjelang pemilu dan pilkada. Di tengah otonomi daerah yang memberi kewenangan dan kapasitas yang begitu besar bagi pemerintah dalam melayani warga. Di tengah kampanye pemerintah akan tata kelola pemerintahan yang baik. Masih banyak warga yang tak tersentuh, bahkan untuk program-program karitatif yang artifisial sekalipun. Ibu Basse tak dapat jatah raskin, tanpa askeskin. Tidak berani ke dokter bahkan pada saat-saat paling ia butuhkan.

Merupakan sebagian watak kaum miskin untuk tidak berani memperjuangkan diri. Merasa malu saat butuh. Berhadapan dengan pelayanan kesehatan yang tak ramah. Yang masih penuh jual beli layanan pada kaum miskin, memberi pengalaman traumatis. Suatu hal yang akhirnya semakin menyingkirkan keluarga Basse dari kehidupan.

Ironi yang lain, kelaparan di lumbung pangan. Layaknya dongeng, sang ibu dan keluarganya tak lagi sanggup membeli makan akibat kemiskinannya. Penghasilan yang hanya 5 ribuan setiap hari hanya sanggup menjerang nasi bubur. Kadang-kadang dengan garam dan minyak goreng bekas sebagai lauk. Padahal sang ibu berada persis di jantung ibu kota dari provinsi penghasil beras di Indonesia. Pada 2007 saja, produksi beras Sulawesi Selatan terbesar kedua setelah Jawa Barat. Tak kurang Perum Bulog, Mustafa Abubakar, memuja-muji provinsi ini sebagai “penyelamat” saat terjadi krisis beras.

Ironi terbesar adalah kematian seorang ibu di tengah banjirnya program pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bukanlah barang baru di negara ini. Sejak hanya disinggung sambil lalu dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun Orde Lama. Sekadar pemanis REPELITA masa Orde Baru. Hingga mulai dilancarkannya sejumlah program intervensi pasca reformasi. Toh belum ada yang benar-benar memberi hasil menggembirakan. Menggunakan pengukuran BPS, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 % dari total jumlah penduduk pada 2007. Jika menggunakan pengukuran lain, angkanya terbang 2 kali lipat lebih. Program andalan pemerintah, seperti IDT, JPS, P4K, KUBE, PPK, P2KP, LDKP, dan semacamnya belum banyak artinya bagi orang-orang seperti Basse sekeluarga.

Kegagalan Negara

Apa arti ironi-ironi tersebut bagi kita masyarakat yang nota bene merupakan warga sebuah negara bernama Indonesia? Peristiwa ini agaknya menyiratkan kegagalan negara dalam melindungi harkat, martabat, dan kehidupan warganya.

Kegagalan ini terjadi manakala kebutuhan-kebutuhan dasariah warga gagal dipenuhi negara. Sebagai warga, setiap individu membutuhkan jaminan keamanan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Tak satupun dari kebutuhan tersebut terpenuhi pada diri Baase dan keluarganya. Seandainya ia ke jalan meminta-minta atau mencuri-curi di pasar demi sesuap nasi, mungkin ia sudah dikejar-kejar aparat trantib atau berurusan polisi. Ternyata ia pantang “kenistaan” itu, namun justru terabaikan oleh negara.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dientaskan hanya dengan menggenjot angka-angka pertumbuhan. Dalam Laporan Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia 2007, diakui adanya elastisitas kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak serta-merta mengangkat pula harkat kehidupan kaum miskin. Seringkali terjadi, jurang kemiskinan semakin dalam dan kesenjangan ekonomi semakin menganga. Diperlukan intervensi mendasar dan terencana. Sebab kemiskinan takkan surut dengan hanya rajin memplototi grafik pertumbuhan dan memperlakukan warga sekadar angka.

Dengan kasus Basse, aparat pemerintah mestinya ingat janji SBY. “Kita tidak rela satu orang pun di negeri kita kekurangan makanan atau menderita kelaparan.” Ironisnya, janji ini terucap saat SBY transit di Bandara Hasanuddin dalam perjalanan monitoring penanggulangan kelaparan di Yahukimo, Papua, dua tahun lalu.

Saatnya negara fokus pada kaum miskin yang sesungguhnya. Diperlukan upaya-upaya serius dalam merangsang dan membantu tumbuhnya kemampuan produktif warga miskin. Fasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi kecil/mikro melalui penyediaan modal dan pendampingan yang sungguh-sungguh. Tidak seperti sekarang, pemerintah dan bank tak pernah mau benar-benar ambil risiko memberi modal bagi kaum miskin.

Di lain pihak, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar warga lainnya juga harus dipenuhi. Bebaskan pelayanan publik dari pungutan yang menghambat. Jangan lagi ada kata hak dan kebutuhan warga tak terpenuhi karena kemiskinannya. Karena kita tak lagi ingin ada Basse-Basse lain di bumi Angin Mamiri.

Sumber Foto: Kompas